Akuntansi Pemerintahan (By QQ mahira)

Gambaran Umum Akuntansi Sektor Publik

1.      Pengertian dan Karakteristik Sektor Publik

1.1.     Pengertian Sektor Publik

Dalam arti sempit sektor publik dpat diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan’ sedangkan dalam arti luas sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode mengenai manajemen negara.

Menurut Insra Bastian (2006:15) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan akuntansi sektor publik adalah  mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lemabaga-lembaga tinggi Negara dan Departemen-departemen dibawahnya.  pemerintahan daerah, BUMN, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Kelompok organisasi sektor publik, seperti:

a.       Lembaga Pemeritah

b.      Organisasi Agama

c.       Organisasi Sosial

d.      Yayasan

e.       Institusi Pendidikan

f.       Organisasi Kesehatan

Akuntansi sektor publik memmiliki kaitan erat dengan penerapam dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor swasta.

Keluasan wilayah publik tidak hanya disebabkan luasnya jenis dan bentuk organisasi yang berada didalmnya, akan tetapi juga karena kompleksnya lingkungan yang mempengaruhi lembaga-lembaga publik tersebut.

Persamaam organisasi sektor publik dengan perusahaan, yaitu:

a.       Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional

b.      Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya

c.       Pola manajemen keuangan sama

d.      Beberapa mempunyai output produk yang sama

e.       Diatur oleh peraturan perundangan

Perbedaan organisasi sektor publik dengan perusahaan, yaitu:

1.2.     Karakteristik Sektor Publik

Menurut Revrisond Baswir (2000:17) menyatakan ada beberapa karakteristik akuntansi sektor publik, yaitu sebagai berikut:

a.         Karena ingin mengejar laba tidak inklusif didalam usaha dan kegaitan lembaga pemerintahan, maka dalam akuntansi sektor publik pencatatan rugi laba tidak diperlukan.

b.        Karena lembaga pemerintahan tidak dimiliki secara pribadi sebagaimana halnya perusahaan, maka dalam akuntansi sektor pencatatan pemilikan pribadi juga tidak diperlukan.

c.         Karena sistem akunatansi sektor publik sesuatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan negara yang bersangkutan, maka bentuk akuntansi sektor publik berbeda antara suatu negara dengan negara lain tergantung pada sistem pemerintahannya.

d.        Karena fungsi akuntansi sektor publik adalah untuk mencatat, menggolongkan, meringkas, dan melaporkan realisasi pelaksanaan  anggaran  suatu  negara, penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap-tiap negara.

e.         Karena penyelenggaraan akuntansi sektor publik senantiasa harus tunduk pada hukum atau ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara, maka hal ini tentu turut mmberikan corak tersendiri terhadap keberagaman praktek akuntansi sektor publik.

Sementara itu, Muhamma Gade (200:16) mengatakan bahwa karakterisitik khusus dari akuntansi sektor publik adalah menggunakan istilah dana (fund), sehingga sering disebut dengan akuntansi dana, selain itu juga akuntansi sektor publik direncanakan, diorganisasikan, serta dijalankan atas dasar dana.

Pengertian dana dalam akuntansi sektor publik adalah satuan akuntansi dan fiskal (fiscal and accounting entity) dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas dan sumber-sumber keuangan lain beserta segala kewajiban yang berkaitan, sisa modal atau saldo-saldo dan perubahannya, yang dipisahkan dengan maksud melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai tujuan tertentu sesuai dengan pertauran atau pembatasan tertentu.

Ciri-Ciri khusus organisasi sektor publik.

a.       Tidak mencari keuntungan finansial

b.      Dimiliki oleh publik

c.       Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham

d.      Keputusan berdasarkan consensus

e.        

Tabel gambaran spesifik “organisasi sektor publik”

Tujuan	Untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap, baik dalam kebutuhan dasar, dan kebutuhan lainnya baik jasmani maupun rohani.
Aktifitas	Pelayanan publik, seperti dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan pangan.
Sumber pembiayaan	Berasal dari dana masyarakat, seperti pajak, laba perusahaan negara, pinjaman pemerintah, serta pendapatan lain-lain yang sah dan tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.
Pola pertanggung jawaban	Bertanggung jawab kepada masyarakat melalui lembaga perwakilan masyarakat seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kultur Organisasi	Bersifat birokratis, formal, dan berjenjang.
Penyusunan Anggaran	Dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Penurunan program publik dalam anggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan di diskusikan oleh masyarakat. Dan akhirnya, disahkan oleh wakil masyarakat di DPR, DPD, dan DPRD.
Stakeholder	Dapat dirinci sebagai masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, para kreditor & investor, lembaga internasional termasuk lembaga Donor Internasional (Seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pemerintahan luar negeri dan sebagainya.

2.      Perkembangan Oraganisasi Sektor Publik dari Perspektif akuntansi

Perkembangan paradifma keperintahan , diberbagai negara yang begeser dan berproses dari ruling government menuju kearah governance dan penciptaan administrasi pemerintah yang berhasil guna, berdaya guna dan berkeadilan telah membuka kesadaran bagi setiap orang, terutama aparat pemerintha untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik, secara transparan dan berakuntabilitas.

Organisasi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam bukunya Vernon Karn (1989) menjelaskan bahwa praktik akuntansi sektor publik sebenarnya telah ada sejak ribuan tahun lalu sebelum masehi. Kemunculannya lebih dipngaruhi pada interaksi yang terjadi didalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat, yang umumnya berbentuk pemerintahan.

Organsisasi sektor publik ini, dapat diklasifikasi dalam:

a.         Semangat kapitalisasi (capitalistic spirit)

b.         Peristiwa politik dan ekonomi (economic and politic events)

c.         Inovasi teknologi (technology inovation)

Bukti sejarah mengindikasikan bahwa praktik sistem penvcatatan telah dilakukan pada zaman mesir kuno. Selain itu organisasi kementrian didirikan dengan tujuan mengadministrasi laporan untuk perdana menteri. Selain itu para menteri juga melakukan praktik laporan bulanan terkait dengan hasil pemungutan pajak.

Dimasa babilonia, praktik pencatatan juga telah dilakukan untuk setiap kegiatan pendapatan dan produksi. Masa Yunani, pemerintahan yang berkuasa membagi secara adil berbagai sumber pendapatan yang diterima. ‘phartenon’, sebutan bagi organisasi kementrian yang bertugas, telah mengembangkan berbagai metode pencatatan untuk barang-barang yang berharga. Begitupun dimasa Roma, praktik akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan untuk semua pejabat, baim itu digubernuran maupun kekaisaran.

Berbagai bukti sejarah menunjukkan praktek akuntansi sekto publik. Dipertengahan akhir abad 14, praktek pencatatan  transaksi keuangan ditemukan di Genoa. Temuan ini diperkirakan bukti transaksi keuangan antara pemerintahan yang berkuasa dengan rakyat. Berbagai temuan akhirnya menunjukkan proses pencatatan kemudian berkembang dalam proses perdagangan antar negara.

Perkembangan di belahan barat dunia memasuki era dimana gereja merupakan organ penting pemerintahan. Proses pencatatan keuangan telah dilakukan secara rapi di administrasi gereja. Peristiwa politik yang mendominasi pada masa itu adalah perlawanan kaum gereja terhadap kaum kapitalistik, yang berorientasi mencari keuntungan pribadi. Ini berarti sejak awal, pengaruh paham feodal yang berkembang menjadi paham utama sebagian negara di dinuia, tak bisa dipidahkan begitu saja dari berbagai kajian akuntansi sektor publik.

Awal perkembangan praktik akuntansi sektor publik terus mengikuti berbagai paradigma yang ada. Fleksibilitas ini merupakan karakter yang tidk dimiliki akuntansi keuangan. Dimana akuntansi keuangan mengalami masa kegelapan di abad pertengahan dimana keadaan ekonomi dan politik tidak kondusif.

Permulaan  abad 15, kekuatan ekonomi berpindahdari Itali ke Inggris. Philosopi ekonomi berlaku Abad 15 - 17 yang disebut ‘mercantilism’. Sekolah mercantilism membuat sistem dimana pemerinatahan pusat berusaha untuk mengendlikan dan mengatur semua tahap perdagangan. Proses pelaporan dikembangkan lebih rinci terutama untuk informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe, dan kualitas barang yang diproduksi, harga penjualan, dan metode pemasaran.

Akhir abad 18, terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. Inisiatif individu menjadi lebih dihargai dan diberi peluang seluas-luasnya. Akibatnya revolusi industri muncul di Inggris. Kejadian ini menunjukkan pengembangan akuntansi keuangan dan biaya diperusahaan lebih dipicu oleh perkembangan praktek akuntansi sektor publik.

Praktek akuntansi sektor publik dapat dikatkan berkembang lebih lambat di abad 19 – 20. Interpretasi yang salah mulai muncul dengan penyamaan akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan penarikan pajak yang dipungut oleh pihak pemerintah. Di Inggris penekanan ini dinyatakan dalam penunjukan pengembangan akuntansi keuangan dan biaya perusahaan lebih dipicu oleh pengembangan praktik akuntansi sektor publik.

Satu-satunya perkembangan dimasa itu adalah dimulainya praktek audit dana pemerintahan. Pada saat itu para pejabat pemerintah yang bertugas mengaudit juga memiliki tanggung jawab administratif lain seperti sebagai penjaga ‘permata mahkota’, pengawas hutang berbunga dan sebagainya. Dan akhirnya di tahun 1832, dibentuklah  komisi audit yang melaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat tentang pelaksanaan pengeluaran dana .

3.      Skala dan Ruang lingkup sektor publik

Tidak bisa dipungkiri bahwa sektor publik mempunyai pengaruh besar dalam suatu negara. Di negara Inggris, dampak yang ditimbulkan dapat didefenisikan pada warga negara Inggris dan warga negara lain yang berkunjung di Inggris. Di Inggris, pendatang diperbolehkan untuk mempunyai akses terhadap pelayanan publik seperti bantuan polisi yang tidak dikenai biaya.

Dalam keadaan tertentu, pendatang juga mempunyai akses pusat pelayanan kesehatan dan kebakaran tanpa mengeluarkan biaya. Selain itu pula, sektor publik menyerap sebesar lima juta tenaga kerja yang cukup signifikan bagi ekonomi di Inggris tahun 1992.

Kondisi diatas tidak jauh berbeda dengan di indonesia. Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk, maka jumlah serapan akan tenaga kerja yang bergerak dibidang sektor publik masih amat diharapkan.

Pertimbangan lain adalah terbentuknya departemen-departemen yang embawahi bidang tertentu dalam oemerintahan, struktur pemerintahan pusat maupun daerah, dan kepolisian-TNI. Cakupan organisasi sektor publik disetiap kota membuktikan peranan organisasi sektor publik dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat sangat besar.

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga - lembaga pemerintah, perusahann milik negara atau daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya  dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. terdapat tuntutan yang lebih besar dari pada masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntansi publik oleh lembaga - lembaga pemeintahan .

organisasi sektor publik sekarang tekanan lebih efesien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial , serta dampak negative atas aktivitas yang dialakukan berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan publik.